Jakarta (Humas MAN 4 Jakarta) – Dalam upaya memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi dan mendorong terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke MAN 4 Jakarta Selatan pada 20–22 Mei 2025.

Kunjungan ini merupakan bagian dari proses evaluasi lanjutan terhadap satuan kerja yang telah lolos tahap penilaian awal dan dinyatakan sebagai kandidat WBK. Sebelumnya, MAN 4 Jakarta Selatan telah melewati proses desk evaluation pada 14 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Kepala MAN 4 Jakarta Selatan, Wido Prayoga, menyambut hangat kedatangan tim penilai dan menegaskan komitmen madrasah dalam menerapkan prinsip-prinsip integritas. “Kami berkomitmen membangun budaya kerja yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Wido.

Dipimpin oleh Mukodas Arif Subekti, Tim Penilai Internal meninjau implementasi enam area perubahan utama dalam pembangunan Zona Integritas, mencakup manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain pemeriksaan dokumen, tim juga melakukan wawancara dengan sejumlah pegawai untuk mengukur pemahaman dan kontribusi mereka terhadap program Zona Integritas. Tim turut meninjau fasilitas layanan publik yang dimiliki madrasah, seperti ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang kelas, UKS, asrama, masjid, dan area lingkungan sekolah lainnya.

“Kami menekankan bahwa reformasi birokrasi harus tercermin dalam praktik kerja sehari-hari, bukan hanya dalam dokumen administratif,” kata Mukodas. Ia juga menilai MAN 4 Jakarta Selatan telah menunjukkan kemajuan positif dalam pelaksanaan program ini.

Rangkaian kunjungan ditutup dengan sesi diskusi dan pemberian masukan oleh tim penilai kepada jajaran pimpinan madrasah. Hasil dari kunjungan ini akan dibawa ke tahap penilaian berikutnya oleh Tim Penilai Nasional (TPN) untuk menentukan kelayakan MAN 4 Jakarta Selatan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.