Jakarta (Humas) --- Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap beragama kita dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang seyogyanya ajaran agama itu memuliakan manusia untuk kepentingan bersama dalam konsisten NKRI.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Cecep Khairul Anwar saat Pembinaan dan Penguatan Moderasi Beragama serta Penyerahan Piagam Statistik Pesantren (PSP) Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kota Jakarta Barat, Rabu (10/01).

“Agar tidak ekstrim kekanan maupun ekstrim kekiri,” ujarnya di Aula Wijayakusuma.

Kakanwil mengingatkan, tahun 2024 akan memasuki hajat politik Bangsa Indonesia, dimana sebelumnya isu terkait SARA masih terasa nuansanya. Oleh karena itu Kementerian Agama melalui Pokja membuat pedoman terkait Moderasi Beragama.

“Moderasi beragama sejatinya adalah memanusiakan manusia, bukan agama yang di moderasi,” jelasnya.

Kakanwil mengajak pengurus Ponpes menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer terkait kerukunan, Pendidikan Al Quran maupun Pondok Pesantren.

“Saya berharap DKI menjadi barometer terkait hal tersebut,” pinta Kakanwil.

Cecep juga mengemukanan bahwa kerukunan merupakan pra syarat pembangunan baik infrastruktur atau Sumber Daya Manusia.

“Tidak akan mungkin tercapai sebuah pembangunan baik infrastruktur ataupun sdm. Ketika di Indonesia terjadi konflik yang berbau SARA,” terangnya.

Sebelumnya, Kakanwil juga menyerahkan Piagam Statistik Pesantren secara simbolis pada Ponpes Asshadiqiyah, Ponpes At Taufik dan Ponpes Al Hidayah Basmol.