Jakarta (Inmas) --- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, nikah massal tiap tahunnya rutin digelar setiap tanggal 31 Desember. Dengan demikian, ulang tahun pernikahan para peserta nikah massal bertepatan dengan malam pergantian tahun yang dirayakan di seluruh dunia.

Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan nikah massal di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/12) malam.

"Kenapa kami pilih (nikah massal) tanggal 31, Kalau menyelenggarakan ulang tahun pernikahan, dirayakan sedunia, kembang apinya sedunia, merayakan pernikahan Bapak Ibu karena dirayakan setiap tanggal 31 Desember," ujarnya.

Menurut Anies, meski diguyur hujan penyelenggaraan nikah massal tahun ini tetap berlangsung meriah. Bahkan, turunnya air hujan sebagai penanda keberkahan bagi semua pasangan yang melangsungkan pernikahan hari ini.

"Kami merasa berbahagia bisa kembali menyelenggarakan nikah massal tahun ini, dan khusus yang itsbat nikah mudah-mudahan status hukum yang telah diakui bisa mendukung bapak ibu,” imbuhnya.

Tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI menikahkan 633 pasangan. Dari jumlah tersebut 203 pasangan baru melakukan pernikahan, sedangkan sisanya 430 pasangan melakukan itsbat nikah.

Anies mengatakan nikah massal yang diselenggarakan pemerintah merupakan rangkaian dalam menyambut tahun baru. Kegiatan ini merupakan usaha dari pemerintah agar setiap warganya tercatat secara resmi dalam dokumen negara dan mempunyai buku nikah.

“Yang mulai sebagai pasangan baru, semoga segera dikaruniai putra-putri. Dan bagi yang melaksanakan itsbat nikah dan mungkin sudah punya anak, mudah-mudahan keluarganya merasakan kebahagiaan bisa memulai babak baru," kata Anies.

Dalam kegiatan nikah massal ini, penceramah Adi Hidayat memberikan nasihat pernikahan dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Saiful Mujab membacakan doa pernikahan kepada para peserta nikah massal.

Hadir juga Ketua Penggerak PKK Pemprov DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Asisten Kesra, Kepala Biro Dikmental, Kajati Prov DKI Jakarta, Dirjen Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan perwakilan Forkopimda dilingkungan DKI Jakarta.