Jakarta (Humas) - Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan Tim Efektif Implementasi Rancangan Proyek Perubahan Strategi Penguatan Pelayanan Publik Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (11/10/2023).

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, Sugito menyambut hangat kunjungan Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Timur, H. Ibrahim Arif bersama jajarannya.

Kunjungan ini dalam rangka studi tiru pengembangan Mal Pelayanan Publik yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

“Kunjungan ini untuk mengoptimalkan pelayanan publik Kanwil Kemenag NTT yang sudah ada, dari segi sistem layanan, sarana prasarana berstandar ramah disabilitas, serta inovasi-inovasi yang terus dikembangkan demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat beragama di NTT, dengan layanan publik berbasis Moderasi Beragama,” ujar Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag NTT, H. Ibrahim Arif.

Sugito mengatakan dengan adanya MPP, maka beragam perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, khususnya DKI Jakarta dapat dilakukan dalam satu tempat.

Pada tanggal 11 November 2022, Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Nizar Ali didampingi oleh Sekda DKI DKI, Marullah Matali secara langsung meresmikan Layanan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta di Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

Sugito menjelaskan penyediaan layanan ini sesuai dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden tentang Reformasi Birokrasi. Di MPP ini Kanwil Kemenag DKI Jakarta membuka 8 jenis layanan, yakni Surat Ijin Operasional Madrasah dan Pondok Pesantren; Pendaftaran Peserta Didik Baru; Ijin Operasional PPIU/PIHK; Pendaftaran Haji Khusus; Pendaftaran Haji Reguler; Pengukuran Arah Kiblat; Pelayanan Nikah; dan Sertifikasi Halal.

“Terima kasih sekali lagi atas kehadiran seluruh peserta dalam pertemuan ini. Kami berharap pertemuan ini akan terus berlanjut kedepannya,” ujar Sugito.

Lanjutnya, Sugito berharap hasil study tiru ini dapat membawa perubahan positif dan signifikan dalam memberikan pelayanan publik di Wilayah Nusa Tenggara Timur.