Jakarta (Humas Kemenag DKI) --- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, Adib mendorong Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2025. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada pembinaan pegawai ASN dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kemenag Jakarta Selatan, Rabu (8/1).
"Jakarta Selatan harus menjadi contoh bagi Kemenag Kota lain di DKI Jakarta, terutama dalam pencapaian Zona Integritas. Hampir semua satuan kerja di DKI Jakarta telah melakukan submit ZI dan kita dorong Kemenag Kota Jakarta Selatan untuk bisa meraih WBK di tahun 2025," ungkapnya.
Kakanwil mengapresiasi peningkatan layanan Kemenag Jakarta Selatan, baik dalam aspek keagamaan maupun pendidikan. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai di lingkungan Kemenag Jakarta Selatan di bawah kepemimpinan Kepala Kemenag Jakarta Selatan, Yunus.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga menekankan bahwa WBK bukan sekadar status atau penghargaan di atas kertas. "Kita ingin betul-betul mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wujud komitmen itu saya melihat ada di Jakarta Selatan," tambahnya.
Kemenag Jakarta Selatan sendiri memiliki 10 KUA, madrasah negeri, madrasah swasta, majelis taklim, dan rumah ibadah dari berbagai agama. Semua lembaga tersebut merupakan perpanjangan tangan Kemenag dalam memberikan layanan kepada masyarakat melalui tokoh agama, guru, dan ASN.
Kakanwil juga menggarisbawahi pentingnya mewujudkan toleransi yang substantif dalam kehidupan sehari-hari. "Kita tidak hanya menginginkan toleransi di atas kertas atau dalam forum dialog, tetapi toleransi yang berwujud dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan masyarakat yang harmonis," jelasnya.
Secara khusus, ia mengapresiasi berbagai kerja sama yang telah dijalin Kemenag Jakarta Selatan dengan berbagai instansi terkait. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk mewujudkan pelayanan yang substantif bagi masyarakat.
Terkait wilayah Jakarta Selatan yang memiliki karakteristik masyarakat yang kritis dan maju, Kakanwil menyebutkan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri. "Ini menuntut ASN dan pejabat di Jakarta Selatan untuk lebih profesional, dedikatif, dan terus meningkatkan kualifikasi serta integritas," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi Kemenag Jakarta Selatan yang menjadi satu-satunya kantor yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap. Menurutnya, SOP tersebut mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanan.
"Pelayanan yang sesuai standar itu baru adil, tapi kalau kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, itulah yang disebut excellent. Agama memerintahkan kita untuk tidak hanya adil tetapi ihsan," pungkasnya.