Jakarta (Kemenag DKI) --- Kementerian Agama (Kemenag) RI menggelar Bimbingan Manasik Haji Nasional secara hybrid pada Sabtu (19/4/2025). Acara bersejarah ini menjadi manasik haji tingkat nasional pertama kali dalam sejarah Kemenag, diikuti 1.500 peserta secara luring di DKI Jakarta dan sekitarnya, sementara 141.139 jemaah lainnya mengikuti secara daring yang tersebar di 500 titik di seluruh Indonesia.
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah atas upayanya terus memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. "Kegiatan manasik haji kali ini menjadi salah satu simbolisasi penting bagi penyelenggaraan haji ke depan karena tidak hanya memberikan kesiapan kepada calon jamaah secara syariat namun juga secara teknis," ungkapnya.
Dahnil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membuat terobosan dengan membentuk otoritas tunggal penyelenggara haji yakni Badan Penyelenggara Haji. "Badan Penyelenggara Haji ini akan bertanggung jawab pada proses penyelenggaraan haji nanti pada tahun 2026 setelah proses perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu tuntas," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala BPH juga memaparkan konsep Tri Sukses Haji yang dirumuskan berdasarkan amanat Presiden. "Presiden menginginkan penyelenggaraan haji di Indonesia itu tidak berhenti menjadi ibadah ritual. Berangkat dari amanat tersebut, kami merumuskan yang kami sebut sebagai Tri Sukses atau tiga pilar sukses penyelenggaraan haji," terangnya.
Pilar pertama adalah sukses ritual, di mana pelaksanaan ibadah harus terpenuhi secara syariat dan penyelenggaraannya harus efisien, aman, dan nyaman (EMAN). "Penyelenggaraan haji harus hemat, tidak boleh ada korupsi, pungli, dan manipulasi. Alhamdulillah kami mendukung penuh sikap Pak Menteri Agama selama ini terkait dengan integritas penyelenggaraan haji," kata Dahnil.
Pilar kedua yang disampaikan adalah sukses ekosistem ekonomi haji yang harus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan efek multiplier yang luas. "Uang jamaah haji ini sekarang dikelola oleh BPKH jumlahnya 179 triliun. Perputaran uang dari jamaah haji dan umroh berdasarkan data Kementerian Investasi hampir 600 triliunan," ungkapnya. Dahnil menambahkan bahwa dengan mendorong gerakan ekonomi syariah dan ekonomi halal dari sektor perhajian, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pilar ketiga dari Tri Sukses adalah sukses peradaban, di mana jamaah haji diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebangsaan dan memperkuat nasionalisme setelah menunaikan ibadah haji. "Haji itu harus menjadi simbolisasi ukhuwah islamiyah, ukhuwah basyariah (kemanusiaan), dan juga memperkuat ukhuwah kebangsaan. Itu yang diharapkan oleh Presiden," jelas Dahnil.
Wakil Kepala BPH mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia berangkat dari kontribusi para haji, seperti HOS Cokroaminoto, KH Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, dan KH Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. "Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah pulang haji, peradaban dan kebangsaannya itu tinggi. Artinya, mabrurnya itu semakin lengkap. Haji mabrur artinya saleh secara pribadi, saleh secara sosial, dan saleh secara kebangsaan," tegasnya.
Di akhir sambutannya, Dahnil juga berpesan agar jamaah haji menjadi duta bangsa selama berada di tanah suci. "Sering-seringlah menggunakan simbolisasi keindonesiaan secara kultural, misalnya sarung, peci bagi yang laki-laki, supaya kelihatan duta bangsanya," pesannya kepada para calon jamaah haji.
BPH yang dibentuk oleh Presiden Prabowo diharapkan dapat melanjutkan standar tinggi penyelenggaraan haji yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama. "Kami yakin tahun ini akan menjadi tahun penyelenggaraan haji terbaik sepanjang sejarah Indonesia dan mudah-mudahan kami diwarisi penyelenggaraan haji yang terbaik ini untuk pada periode-periode berikutnya," pungkasnya.
