Medan (Inmas) --- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nur Kholis Setiawan menyampaikan beberapa hal terkait pertemuan dengan sejumlah Kakanwil Se Indonesia sebelum pelaksanaan pembukaan MTQ XXVII Tahun 2018.

Pertama, dalam setiap event nasional diharapkan adanya pembinaan, arahan atau instruksi untuk membicarakan pelaksanaan program Kemenag.

“ Ini akan efektif karena tidak memakan biaya, sibuknya diwilayahnya masing masing dan tidak mudahnya mencari waktu karena realisasi anggaran,” ujar Sekjen dihadapan para Kakanwil.

Kedua, terkait Pagu Minus tidak boleh dianggap ringan. “ Setelah tanggal 31 Oktober 2018 kita akan bergerak menyelesaikan pagu minus,” terangnya.

Dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Nur Kholis mengatakan ada 4 hal yang diminta BPK. Pertama, adanya kesesuaian antara laporan Operasional dengan Laporan Realisasi anggaran.

“ Jadi tidak boleh ada selisih, sehingga disana tidak boleh ada Pagu Minus,” imbuhnya.

Kedua, terselesaikannya kecukupan laporan sekaligus kecukupan pengungkapan. Artinya setiap program kegiatan di masing-masing satuan kerja para kakanwil termasuk  dipusat dituntut untuk  ada pengungkapan yang cukup sekalipun bukti – bukti yang memadai.

Ketiga, mengenai Sistem Pengendalian Internal (SPI). Hal ini terkait dengan melibatkan opini setiap Kementerian / Lembaga.

Keempat, tentang Kepatuhan terhadap Regulasi. Kalau SPI yang tanggung jawab adalah pimpinannya.  “ Jadi kalau ada temuan ketidak cocokan antara realitas dengan Jobdis, maka yang tanggung jawab adalah pimpinannya,” imbuhnya. /Ik