Jakarta (Humas MIN 17 Kepulauan Seribu) --- Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 17 Kepulauan Seribu, Bahtiaroni, memimpin rapat persiapan dalam rangka menyambut kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat berlangsung di aula MIN 17 Kepulauan Seribu dengan dihadiri seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Kamis, (18/9/2025).
Kegiatan RTL KPK dijadwalkan berlangsung pada 9–10 Oktober 2025 di MIN 17 Kepulauan Seribu. Agenda tersebut menjadi momentum penting bagi madrasah untuk memperkuat perannya sebagai perisai dalam menanamkan pendidikan integritas kepada peserta didik.
Dalam rapat, Bahtiaroni menegaskan bahwa MIN 17 Kepulauan Seribu ditunjuk sebagai salah satu madrasah yang menjadi perisai dalam upaya menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian. “Kami ingin memastikan seluruh GTK memahami perannya dalam menyukseskan kegiatan RTL ini,” ungkapnya.
Pembahasan rapat mencakup teknis pelaksanaan, kesiapan sarana prasarana, serta pembagian tugas di antara GTK. Selain itu, persiapan materi pembelajaran terkait nilai integritas dan anti bullying juga menjadi bagian penting yang akan ditampilkan saat kunjungan berlangsung.
KPK melalui program RTL mendorong satuan pendidikan agar mampu menjadi garda terdepan dalam menanamkan budaya antikorupsi sejak dini. Dalam kesempatan itu, guru-guru MIN 17 juga diberikan penguatan mengenai cara menginternalisasi nilai kepedulian, seperti melalui pembelajaran anti bullying yang menyenangkan dan kegiatan Hari Satu Kebaikan.
Rapat berjalan dengan suasana penuh antusiasme. GTK secara aktif memberikan masukan dan menyampaikan ide agar penyambutan KPK dapat berjalan maksimal. Bahtiaroni menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak agar MIN 17 Kepulauan Seribu dapat menunjukkan komitmennya sebagai madrasah berintegritas.
Dengan adanya persiapan matang ini, MIN 17 Kepulauan Seribu optimistis mampu menjadi teladan dalam penerapan pendidikan berkarakter, serta membuktikan peran nyata madrasah sebagai perisai dalam membangun generasi antikorupsi di lingkungan pendidikan dasar. (j)
