Jakarta (Humas) - Menteri Agama, Nazaruddin Umar, menyampaikan laporan keuangan dan kepatuhan Kementerian Agama dalam Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 di Auditorium BPK RI, Selasa (4/3/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Anggota V BPK RI, Menteri Dalam Negeri, para pimpinan dan wakil ketua DPR, serta pejabat tinggi dari berbagai lembaga pemerintahan. Dalam sambutannya, Menteri Agama menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan berbagai regulasi terkait keuangan negara.
"Kementerian Agama telah menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan ini telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan pada 28 Februari 2025," ujar Nazaruddin Umar.
Kinerja Keuangan Kemenag 2024
Menteri Agama memaparkan realisasi anggaran Kementerian Agama tahun 2024, termasuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp5,3 triliun atau 102,17% dari target. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp80,55 triliun atau 100,63% dari alokasi anggaran. Nilai aset per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp127,13 triliun, dengan ekuitas sebesar Rp126,51 triliun.
"Kualitas penyusunan laporan keuangan Kemenag terus membaik, dibuktikan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama delapan tahun berturut-turut," tambahnya.
Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, Kemenag telah menerapkan berbagai strategi, seperti optimalisasi realisasi anggaran, percepatan pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja secara berkala. Namun, Nazaruddin Umar juga mengakui adanya sejumlah kendala, termasuk revisi anggaran akibat kebijakan belanja keagamaan dan keterbatasan anggaran untuk penerimaan CPNS dan PPPK.
"Kami sadar efisiensi perlu dilakukan, tetapi semangat pegawai tetap harus dijaga. Para perintis bangsa ini bekerja tanpa APBN, namun mampu melakukan banyak hal," ujarnya.
Fokus pada Penyelenggaraan Haji
Dalam sambutannya, Menteri Agama juga menyoroti penyelenggaraan ibadah haji yang masih menjadi fokus utama. Nazaruddin Umar menegaskan bahwa Kemenag akan terus berkoordinasi dengan BPK dan BPKH untuk memastikan efisiensi biaya haji, sejalan dengan regulasi syariah dan kebijakan pemerintah.
"Tahun ini, jumlah petugas haji dikurangi 50 persen. Kami sudah berupaya melakukan negosiasi, tetapi ada ketentuan dari pihak Saudi Arabia yang berada di luar kewenangan kita," jelasnya.
Selain aspek teknis, Kemenag juga menekankan pentingnya nilai kebangsaan dalam manasik haji. "Dulu, jamaah haji memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan. Kami berharap ibadah haji juga dapat memperkuat rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap negeri," tambahnya.
Di akhir sambutannya, Nazaruddin Umar menegaskan bahwa keberhasilan Kementerian Agama tidak hanya diukur dari pencapaian opini WTP, tetapi juga dari seberapa dekat umat dengan ajaran agamanya.
"Kami tidak ingin hanya sekadar sukses dalam laporan keuangan. Target kami adalah memastikan agama semakin dekat dengan pemeluknya dan masyarakat semakin mencintai negeri ini," pungkasnya.
