Surabaya (Humas Kemenag DKI) --- Kementerian Agama bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Rektor PTKN. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun integritas di lingkungan Kemenag serta komitmen Kementerian Agama terhadap program pemberantasan korupsi.
Inspektorat Jenderal Kemenag, Faisal, mengatakan bahwa pelatihan ini penting untuk membentuk pejabat menjadi role model integritas dan katalisator ekosistem integritas.
"Saya yakin giat ini akan melahirkan pejabat yang memiliki jiwa problem solver dan mampu memberikan alternatif solusi dalam membangun ekosistem integritas," kata Faisal, Selasa (5/3/2024).
Irjen juga mengingatkan bahwa Kemenag adalah satu-satunya Instansi yang menyandang kata agama, dimana nilai antikorupsi harusnya sudah menjadi landasan bekerja ASN khususnya di Kementerian Agama.
“Jika ada pelanggaran etika, pimpinan jangan membiarkan! Pimpinan harus meresponnya,” tegasnya.
“Dan pelatihan ini bisa memicu keberanian bapak ibu untuk menyelesaikan hal itu,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Deputi Pendidikan Dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai tujuan negara. Diharapkan, pemberantasan korupsi tidak hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan represif, tetapi perlu didukung dengan pendekatan preventif dan edukatif.
“Pembangunan integritas individu menjadi pondasi awal untuk menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi, terutama bagi ASN sebagai roda penggerak pemerintahan. Untuk mewujudkan "Smart ASN" dan birokrasi kelas dunia, integritas menjadi karakteristik yang paling utama,” ujarnya.
Sesuai Permen PANRB No. 60/2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai ASN, KPK melalui kedeputian bidang pendidikan dan peran serta masyarakat terus memperkuat prinsip dan keyakinan integritas bagi ASN.
“Pelatihan PRESTASI ini diutamakan bagi para ASN yang memiliki kewenangan strategis di Kementerian Pusat dan Pemerintahan Daerah,” pungkasnya.
