Jakarta (Humas Kemenag DKI) --- Kementerian Agama meluncurkan sistem Early Warning System (EWS) bernama SI-RUKUN guna mendeteksi dan merespons potensi konflik berbasis keagamaan, etnis, dan sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Sistem informasi real-time yang beroperasi 24 jam ini diintegrasikan dengan peran aktif penyuluh, penghulu, dan pemangku kepentingan keagamaan hingga tingkat akar rumput. SI-RUKUN tak hanya menjadi alat pendeteksi, tapi juga memfasilitasi koordinasi lintas lini untuk pengambilan langkah solutif secara cepat.
"Kita ingin sistem ini bisa memetakan siapa yang mendeteksi, konflik apa yang terjadi, siapa yang bertindak, dan di mana wilayahnya. Dari situ kita tahu apakah cukup diselesaikan di tingkat kecamatan, kabupaten, atau harus ke pusat," ujar Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin di Auditorium H.M. Rasjidi Kemenag RI, Jakarta. Senin (29/9/2025).
Menurutnya, sistem ini didukung data hasil penelitian yang memetakan wilayah dengan zona konflik merah, kuning, dan hijau. Dan aplikasi juga memuat informasi sosial keagamaan seperti jumlah rumah ibadah, penyuluh agama, majelis taklim, dan potensi modal sosial lainnya yang dapat diaktivasi sebagai penyejuk saat konflik mengemuka.
Lanjutnya, lebih dari 500 penyuluh agama telah dilatih menjadi aktor utama dalam deteksi dan penanganan dini konflik, khususnya di daerah rawan.
"Ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal kesiapan manusia di lapangan. Sistem informasi hanyalah alat, tapi yang bekerja tetap orang-orang di lapangan," tegas Sekjen Kemenag RI.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya kesiagaan penuh seluruh pejabat Kemenag dalam mengoperasikan sistem tersebut. Ia mengibaratkan SI-RUKUN seperti peringatan dini tsunami yang hanya memberi waktu 5 hingga 7 menit bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri.
"Risikonya menjadi pejabat memang harus sering diganggu handphone. Jangan disilent. Jangan sampai konflik sudah muncul, tapi sistemnya rusak atau tidak ada yang merespons," ujar Nasaruddin.
Menag juga mengingatkan perbedaan waktu antarwilayah seperti antara Papua dan Jakarta harus diperhitungkan dalam operasional sistem agar respons tetap optimal di seluruh nusantara. Beliau menilai Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis yang dalam situasi tertentu lebih efektif daripada aparat keamanan, terutama saat menangani konflik antaretnis dan antaragama.
"Saya pernah langsung menyaksikan di Sorong. Ada pembunuhan, polisi mau langsung tangkap. Tapi saya minta, FKUB dulu yang turun. Karena ini konflik sosial, bukan semata-mata kriminal," tuturnya.
Ia menambahkan, sistem ini juga diarahkan untuk promosi program prioritas Kemenag. "Daripada fasilitasnya menganggur karena tidak ada konflik, gunakan untuk menyosialisasikan program. Fasilitas negara tak boleh mubazir," imbuhnya.
Diakhir sambutannya, Menteri Agama mengingatkan satu insiden kecil yang viral bisa menghapus seluruh capaian Kemenag. "Seperti pepatah, panas setahun bisa hilang karena hujan sehari. Rumah ibadah dirusak satu, bisa hilang semua prestasi. Maka lebih baik mencegah daripada sibuk memulihkan," pungkasnya.
Turut hadir, pimpinan eselon I Kemenag, perwakilan FKUB, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta Adib, penyuluh agama, dan tamu undangan lainnya.
