Jakarta, (Humas Kemenag Jakarta Selatan) — Unit Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di Hotel Arosa Jakarta Selatan pada Senin (28/07/2025).
Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, Neneng Kamelia, dalam laporannya menyampaikan bahwa peserta evaluasi berasal dari unsur internal Kementerian Agama Jakarta Selatan, serta masyarakat umum melalui perwakilan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang selama ini berinteraksi langsung dengan jamaah. Keterlibatan lintas unit ini, menurutnya, penting untuk membangun komitmen bersama dalam menyempurnakan pelayanan haji.
Kegiatan evaluasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan M Yunus Hsyim. Dalam sambutannya beliau menyoroti kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, khususnya karena Jakarta Selatan mengirimkan lima kloter jamaah dengan dinamika dan persoalan yang beragam. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah penerapan multi syariah yang menuntut koordinasi ekstra antar pihak.
“Terima kasih kepada seluruh KBIHU yang telah meringankan proses bimbingan ibadah haji. Terima kasih juga kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan para penyuluh yang telah bekerja door to door memberikan informasi kepada jamaah tentang kesiapan keberangkatan serta urusan administrasi,” ujarnya.
Diakhir sambutannya M Yunus Hasyim menambahkan bahwa indikator keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini tercermin dari menurunnya angka kematian jamaah haji, yang menunjukkan adanya peningkatan pelayanan, kesiapan jamaah, serta efektivitas edukasi sebelum keberangkatan. Ia berharap capaian ini dapat menjadi pondasi dan amal jariyah bagi seluruh pihak yang terlibat.
Kegiatan ini juga menghadirkan Staf Khusus Menteri Agama RI, Ismail Cawidu, yang memaparkan formula pembaruan “5B-5P-5H” sebagai bagian dari inovasi Kemenag RI. Lima trobosan (5B) mencakup penurunan biaya haji (Bipih), penerapan multi syarikah, keterbukaan data pelunasan, diversifikasi metode pembayaran Dam, serta kolaborasi dengan tiga maskapai penerbangan. Sedangkan lima pengembangan (5P) meliputi peningkatan ekosistem ekonomi haji, penerapan skema murur, kanal aduan digital “Kawal Haji”, program fast track, serta penguatan Siskohat yang kini terintegrasi secara internasional.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI, Ahmad Zaki, menjelaskan peran strategis BPKH dalam pengelolaan dana haji yang berbasis syariah. Dana kelolaan BPKH per Maret 2025 mencapai Rp167,33 triliun, dengan 78,67% diinvestasikan pada surat berharga syariah, emas, dan instrumen syariah lainnya. Investasi ini bertujuan menjaga keberlanjutan pembiayaan haji, terutama mengingat masa tunggu haji di Indonesia rata-rata 28–48 tahun, tergantung provinsi.
Acara kemudian ditutup dengan doa dan syukur atas telah terlaksananya kegiatan ibadah haji 1446 H/ 2025.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasubag tata usaha Kankemenag Jakarta Selatan Syamsuddin, para kepala KUA, KBIHU se-jakarta selatan, perwakilan penyuluh dan Staff unit PHU dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan.
