Berita
Pengawasan

Audit Kinerja, Kemenag DKI Raih Nilai 73,4 dengan Catatan Penting

Senin, 20 Oktober 2025
blog

Jakarta (Humas Kemenag DKI) --- Inspektur Wilayah IV Itjen Kemenag, Moh Isom menyampaikan bahwa Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta berhasil mencapai kinerja bagus dengan meraih nilai 73,4 persen. Dengan kualitas kinerja ekonomis dalam pengelolaan Keuangan dan BMN, cukup efesien dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan dan cukup efektif dalam pencapaian hasil (outcome).

 

"Alhamdulillah capaian kinerjanya bagus 73,445," ujar Isom saat membuka paparannya. Namun di balik nilai yang cukup baik tersebut, terdapat catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Kanwil Kemenag DKI Jakarta untuk memperbaiki tata kelola dan kinerja organisasi.

 

Dalam ekspose hasil audit kinerja, Inspektorat Jenderal memberikan beberapa arah perbaikan yang harus dilakukan. Pertama, penguatan kualitas perencanaan Renstra, RKKL, dan RKBMN sesuai dengan kaedah perencanaan yang benar dan kebutuhan yang riil.

 

Kedua, peningkatan pengendalian internal atas pengelolaan keuangan yang harus dimaksimalkan secara berjenjang dari pejabat-pejabat yang ada. Ketiga, penertiban tata kelola aset secara komprehensif. Dan keempat, penguatan manajemen sumber daya manusia.

 

“Audit ini bertujuan memberikan keyakinan memadai bahwa APBN yang ada di Kanwil DKI benar-benar sudah efektif, efisien, dan ekonomis, serta memberikan peringatan dini dan nilai tambah untuk perbaikan tata kelola ke depan,” ujar Moh. Isom, Senin (20/10).

 

Sedangkan Kepala Kanwil Kemenag DKI, Adib menganalogikan hasil audit ini seperti general check up yang menghasilkan banyak catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Dari 200 lebih catatan yang disampaikan tim auditor, semuanya akan dijadikan bahan perbaikan tata kelola di Kanwil Kemenag DKI Jakarta. "Ini semuanya adalah bahan perbaikan untuk kita," tegasnya.

 

Menurutnya, catatan penting yang ada antara lain terkait penataan aset, kelebihan pembayaran, kekurangan pajak, keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), hingga masalah mutasi pegawai.

 

“Khusus untuk aset, meski wilayah DKI Jakarta tidak luas, namun nilai asetnya sangat besar sehingga memerlukan pengamanan dan penataan yang baik,” pungkasnya.

  • Tags:  

Terkait

Menu Aksesibilitas

Mode Suara

Ukuran Teks

Monokrom

Tandai Tautan

Tebalkan Huruf

Perbesar Kursor