Jakarta (Humas Kankemenag Jakarta Utara) — Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara terus memperkuat tata kelola organisasi dan kualitas pelayanan publik melalui rapat pimpinan yang dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Mawardi Abdul Gani, di ruang rapat kantor, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan kelembagaan, pembangunan Zona Integritas, progres pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG), hingga perencanaan anggaran tahun 2027.

Dalam arahannya, Mawardi menyampaikan apresiasi atas implementasi pemisahan fungsi Koordinator Pelaksana Umum dan Humas yang telah berjalan selama kurang lebih satu tahun. Menurutnya, pemisahan tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta kualitas layanan informasi publik.

"Kebijakan ini, justru saat ini diterapkan oleh kota-kota lain untuk memisahkan antara Koordinator Pelaksana Umum dan Humas karena seiring perkembangan, kedua fungsi tersebut memang perlu dipisahkan," ujar Mawardi.

Mawardi juga mengapresiasi kinerja Unit Organisasi, Tata Laksana (Ortala) dan Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang terus mengawal pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ia menilai seluruh unit kerja telah menunjukkan perkembangan positif dan meminta setiap unit terus memperkuat kelengkapan bukti dukung sebagai bagian dari proses penilaian.

"Insya Allah hari ini tidak ada lagi unit yang memperoleh nilai nol. Selanjutnya kita harus memperkuat evidence agar target meraih predikat WBK dapat tercapai," katanya.

Pada sektor perencanaan, Mawardi menyampaikan apresiasi atas progres pencairan Tunjangan Profesi Guru yang telah memasuki tahap keenam dari tujuh tahapan yang direncanakan. Ia berharap proses tersebut dapat diselesaikan tepat waktu sehingga hak para guru dapat segera diterima.

Sementara itu, Koordinator Pelaksana Perencanaan, Aminudin Wahid, menjelaskan bahwa penyusunan anggaran tahun 2027 telah memuat penyesuaian alokasi belanja pegawai. Menurutnya, anggaran untuk PPPK Paruh Waktu ditiadakan, sedangkan alokasi bagi PPPK Penuh Waktu mengalami penambahan.

"Mudah-mudahan penambahan anggaran ini menjadi kabar baik dan memberikan kepastian bagi rekan-rekan PPPK di lingkungan Kankemenag Kota Jakarta Utara," ujar Aminudin.

Rapat pimpinan dihadiri Kepala Subbagian Tata Usaha, para kepala seksi, penyelenggara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta para koordinator pelaksana. Melalui rapat tersebut, Kankemenag Kota Jakarta Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.