Jakarta (Humas Kanwil Kemenag DKI Jakarta) — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi ditetapkan sebagai lokasi percontohan (pilot project) Program Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak melalui penandatanganan Keputusan Bersama yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, para menteri, pimpinan lembaga negara, serta pemangku kepentingan lainnya. Kamis (04/06/2026)

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa penandatanganan keputusan bersama ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata komitmen negara dalam menghadirkan sistem perlindungan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

"Hari ini kita tidak hanya menyaksikan penandatanganan keputusan bersama, tetapi meneguhkan komitmen untuk menghadirkan sistem perlindungan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak," ujar Arifah.

Menurutnya, perempuan dan anak merupakan kelompok strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data kependudukan, hampir separuh penduduk Indonesia adalah perempuan dan lebih dari 30 persen merupakan anak. Namun demikian, berbagai survei menunjukkan masih tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Indonesia.

Arifah menjelaskan bahwa melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Perlindungan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemerintah menghadirkan perubahan paradigma pelayanan. Jika sebelumnya korban harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain untuk memperoleh layanan, kini seluruh kebutuhan korban dapat diakses melalui sistem yang terintegrasi.

"Layanan mulai dari pengaduan, pendampingan hukum, kesehatan hingga rehabilitasi harus dapat diperoleh secara mudah, cepat, dan berkelanjutan," tegasnya.

Ia menambahkan, DKI Jakarta dipilih sebagai daerah percontohan karena memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, fasilitas layanan yang relatif lengkap, serta kompleksitas sosial yang merepresentasikan tantangan perlindungan perempuan dan anak secara nasional.

"Kami berharap Jakarta dapat menjadi laboratorium kebijakan dan praktik baik yang nantinya bisa direplikasi di berbagai provinsi di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Jakarta untuk menjadi percontohan nasional penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak.

"Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus amanah yang akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya telah meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk serius mengawal dan menyukseskan program ini," kata Pramono.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang aman, inklusif, dan ramah bagi seluruh warganya. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat berbagai layanan publik, termasuk transportasi yang ramah perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Pramono juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan program melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, integrasi layanan dan data, serta pemanfaatan teknologi digital guna memastikan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan berpihak kepada korban.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan manusiawi. Pemerintah harus hadir secara utuh dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujarnya.

Melalui program percontohan ini, pemerintah berharap tercipta model pelayanan terpadu yang mampu memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara, serta menjadi rujukan bagi pengembangan sistem perlindungan yang lebih baik di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi perempuan dan anak menuju Indonesia Emas 2045.