Jakarta (Inmas) --- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mendorong pengelolaan wakaf yang baik bisa berdampak pada pemberdayaan umat dan mengurangi kemiskinan. Wapres mendorong pengelolaan wakaf yang profesional.
"Selain zakat, wakaf merupakan salah satu potensi pemberdayaan umat. Wakaf bisa mendorong kesejahteraan umat, melalui pengelolaan aset wakaf, secara produktif. Bisa meningkatkan produktivitas, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," kata Wapres membuka Rakornas Badan Wakaf Indonesia (BWI), Selasa (10/12).
Wapres mengatakan angka kemiskinan di Indonesia masih menyentuh 25 juta orang. Di antara warga miskin tersebut, ada penganut agama Islam yang dinilai perlu diberdayakan melalui wakaf.
"Karena sebagian yang miskin merupakan umat Islam. Peran wakaf cukup penting dalam masalah ini. Pengembangan wakaf akan didorong dengan pengembangan ekonomi syariah," kata Wapres.
Wapres mengaku menaruh perhatian serius terhadap wakaf. Dia menyebut ikut terlibat langsung dalam pendirian BWI.
"Saya sebenarnya pernah jadi ketua sementara karena waktu itu belum terbentuk. Saya ketika UU sudah ada, tapi badannya belum dibentuk, maka saya minta kepada Menag, membentuk badan wakaf dan peraturan pemerintahannya. Akhirnya diurus PP-nya, saya ketua sementara," kata Wapres.
Wapres juga mengatakan banyak warga yang ingin berwakaf, namun masih terhalang perbedaan pendapat mengenai instrumen wakaf. Saat menjadi Ketua MUI, Wapres mengaku pernah berfatwa wakaf bisa dikeluarkan lewat uang.
"Potensi wakaf uang dan barang bergerak sangat besar. Banyak sekali masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya, tetapi tidak tersedia instrumen yang dapat memfasilitasi keinginan tersebut. Banyak berpikir bahwa wakaf harus dalam jumlah yang besar. Padahal, jika instrumen wakaf uang dapat dioptimalkan, maka siapa pun dapat berwakaf," kata Wapres.
Sementara itu, Ketua BWI M Nuh mengatakan terus melakukan berbagai inovasi dalam melayani umat yang berwakaf. Di antaranya adalah sertifikasi aset wakaf.
"Apa yang kita lakukan di badan wakaf, termasuk di daerah lembaga yang mengelola wakaf. Salah satunya percepatan sertifikasi aset wakaf. Tanah wakaf banyak, masih banyak yang belum tersertifikatkan. Harus kita amankan aset ini, kita sudah kerja sama dengan ATR untuk kerja sama," kata M Nuh.
Selain itu, M Nuh mengatakan ada program diversifikasi wakaf dengan uang. Pihaknya bekerja sama dengan Kemenkeu dan Bank Indonesia dalam menerbitkan sukuk syariah.
"Diversifikasi harta wakaf, sekarang sudah muncul, salah satunya uang. Atau cash wakaf. Kami terima kasih ke Kemenkeu, BI, untuk mengelola aset uang ini, karena tanah salah kelola tanahnya masih ada, kalau uang, uangnya habis," kata M Nuh.
"Maka ada cash wakaf, sukuk, dibelikan sukuk dibelikan negara, hasilnya bisa dimanfaatkan," lanjut M Nuh.
Turut hadir Ketua BWI, Perwakilan BWI Daerah seluruh Indonesia, Perwakilan Kakanwil Kemenag, dan Direksi Bank terkait, serta Perwakilan dari Telkomsel. /s.regar
