Jakarta (Humas Kankemenag Jakarta Utara) --- Kakankemenag Kota Jakarta Utara, Mawardi Abdul Gani memberikan arahan tentang Pemantapan Program Zona Integritas Tahun 2025 di Aula Muzdalifah pada Selasa, (14/01/2025).

Kegiatan ini digelar menyusul 'gelitikan' Kakanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta terhadap Grand Design Zona Integritas (ZI) Reformasi Birokrasi yang merupakan konsep strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat integritas dan mendorong perubahan budaya birokrasi.

"Ruh dari tugas pemerintahan adalah reformasi birokrasi. Jika ini gagal diupayakan, maka prestasi kita tak akan bernilai," kata Mawardi.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kankemenag menurut Mawardi adalah sebuah keniscayaan di tahun 2025 sebagai bukti  keseriusan mematuhi perintah pimpinan untuk melakukan reformasi birokrasi pada lembaga.

"Betapa kita lalai terhadap perbaikan pada lembaga kita ini. Grand design RB sudah digaungkan sejak tahun 2010, sementara saat ini kita faham saja belum," ujarnya menyayangkan.

Mawardi menegaskan, sikap cuek lembaga atau instansi terhadap Zona Integritas ini harus dihentikan. Pasalnya, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menjadi penentu baik atau buruknya keberadaan lembaga di masyarakat. Dari situ, Mawardi berseru agar semua unsur pada lembaga harus berkontribusi terhadap pembangunan Zona Integritas.

"Mari kita awali tahun 2025 ini dengan mereformasi birokrasi pada lembaga, untuk memastikan apakah kita termasuk orang yang tertata apa orang yang masih tertatih-tatih," pungkasnya.

Koordinator Ortala, Verga Sari memandu jalannya acara dengan menjelaskan garis besar Zona Integritas (PMPZI, teknis penilaian oleh tim penilai ZI, enam zona pembangunan, beberapa komponen pengungkit) dan sebagainya. 

"ZI bukan tugas perorangan tapi tim kerja pada unit atau lembaga," imbuh Verga. 

Kegiatan yang dihadiri oleh para Kasi dan Penyelenggara, para Kamad dan Wakamad MAN, MtsN, para Kaur TU MAN dan MTsN, para Kepala KUA, tim Ortala dan lainnya.