Jakarta (Humas) --- Kepala Bagian Tata Usaha mengingatkan agar pimpinan satker untuk mengupload terkait evidence ZI tahun 2021 dan memastikan bahwa semua Evidence telah sempurna dan tidak kosong.
“Jangan sampai mendekati akhir tahun semua satker baru mengupload seluruh evidence,” ujar Sugito saat rapat pelaporan penilaian mandiri PMPZI pada satuan kerja Madrasah Negeri Semester Dua Tahun 2021 di Aula Jayakarta, Senin (20/12).
Dalam kesempatan ini, Sugito memaparkan 6 area penilaian mandiri PMPZI. Pertama, Manajemen Perubahan. Menurutnya, tujuan manajemen perubahan ini untuk mengubah sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik.
“Maka diperlukan tim untuk menangani terkait Zona Integritas (ZI),” ungkapnya dihadapan Kamad dan PIC Madrasah.
Kedua, Penataan Tatalaksana. Yaitu membangun unit pelayanan yang berintegritas dan mampu memberikan kualitas pelayanan prima. “Sehingga meningkatnya transparansi publik di unit kerja ZI menuju WBK/WBBM,” jelasnya.
Ketiga, Penataan Sistem Manajemen SDM. Sugito menerangkan bahwa sasaran yang akan dicapai pada area ini mencakup, standar kompetensi, perencanaan kebututuhan pegawai, rotasi mutase hingga pengembangan pegawai.
“Sehingga dokumen dokumen yang terkait penataan SDM harus diinput mulai Januari hingga Desember,” imbuhnya.
Keempat, Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. “Jika berbasis anggaran atau tidak maka harus dijamin akuntabilitasnya dari sisi regulasi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Kelima, Penguatan Pengawasan. Dimana diperlukan adanya sistem pengendalian internal untuk memastikan integritas pelayanan, sehingga dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja menuju WBK/WBBM.
“Sehingga diperlukan SPI guna menelisik terkait perencanaan hingga pelaksanaannya. Dan setiap pimpinan unit dengan SPI agar kegiatan tersebut mencapai akuntabel,” jelasnya.
Dan keenam, Peningkatan Pelayanan Publik. Dimana area ini dapat memberikan kualitas pelayanan prima dan memastikan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan.
“Salah satu layanan publiknya adalah PTSP. Layanan ini dilaksanakan dengan standar yang dapat memperpendek birokrasi, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan cepat dan mudah,” kata Sugito.
