Pulau Pramuka, Jakarta (Humas Kepulauan Seribu) -- Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kepulauan Seribu, Nasruddin, didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimas Islam, serta para Penyuluh Agama Islam, melaksanakan kegiatan penanaman 200 pohon mangrove di pesisir Pantai Pulau Pramuka, pada Rabu (18/06/2025).
Aksi penanaman mangrove ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kabupaten Kepulauan Seribu, yang mengusung tema “Gerakan Hijau Menanam Seribu Pohon Mangrove di Pesisir Kepulauan Seribu”.
Dalam keterangannya, Kepala Kankemenag Kepulauan Seribu, Nasruddin, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya bentuk kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan dakwah ekologis bagi masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi wujud nyata kontribusi Kementerian Agama dalam menjaga dan merawat alam, khususnya kawasan pesisir. Kami ingin memberikan pesan bahwa menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari nilai-nilai keagamaan,” ujar Nasruddin.
Ia menambahkan, penanaman mangrove di Pulau Pramuka merupakan tahap awal dari gerakan menanam seribu pohon yang akan dilanjutkan di beberapa pulau lainnya.
“Hari ini kita tanam 200 pohon di Pulau Pramuka. Sisanya akan kita sebar di pulau-pulau lain seperti Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Harapan, Pulau Lancang, dan Pulau Untung Jawa. Ini adalah langkah awal menuju lingkungan yang lebih lestari,” lanjutnya.
Nasruddin juga berharap kegiatan ini mampu menggugah kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya pelestarian ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi inspirasi bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, bibit pohon mangrove yang digunakan dalam kegiatan ini diperoleh dari kerja sama antara IPARI Kepulauan Seribu dan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kolaborasi ini menjadi bukti sinergi antara lembaga pemerintah dan komunitas dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan.
