Jakarta (Humas Kemenag DKI) --- Kementerian Agama terus berupaya memperkuat kualitas layanan Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, Adib dalam monitoring pelayanan ke KUA Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dalam sambutannya, Kakanwil mengapresiasi peran strategis KUA sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan masyarakat. Menurutnya, di tengah padatnya kawasan perkotaan, keberadaan KUA menjadi pusat layanan yang sangat penting, mulai dari urusan pernikahan, wakaf, arah kiblat, hingga konsultasi keagamaan lainnya.
“KUA adalah ujung tombak layanan keagamaan. Karena itu, pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan secara profesional, cepat, dan humanis,” ujarnya dihadapan jajaran Kantor Kemenag Jakarta Selatan, para penghulu, penyuluh agama, dan pegawai KUA.
Lanjutnya, Kakanwil menegaskan, Kanwil Kementerian Agama DKI tengah mengawal proses alih status sejumlah lahan KUA yang masih berada di bawah kepemilikan pemerintah daerah agar dapat menjadi aset Kemenag. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi gedung KUA melalui skema pendanaan pemerintah pusat.
“Jika status lahannya sudah diserahkan kepada Kementerian Agama, maka proses pembangunan dan renovasi akan lebih leluasa dan cepat dilakukan,” katanya, Kamis (7/5).
Dalam kesempatan itu, Pemprov DKI Jakarta juga diapresiasi atas dukungannya selama ini dalam pembangunan sarana layanan keagamaan, termasuk gedung KUA dan madrasah di berbagai wilayah Jakarta.
Selain infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas administrasi dan digitalisasi layanan. KUA Kebayoran Baru dinilai berhasil menjadi contoh dalam penataan arsip dan pengelolaan dokumen layanan masyarakat.
Menurutnya, penataan arsip yang baik sangat penting untuk menjamin kepastian hukum masyarakat, terutama ketika dokumen penting hilang akibat bencana seperti kebakaran atau banjir.
“KUA harus memiliki sistem administrasi dan arsip yang tertata. Ketika masyarakat membutuhkan data, kita bisa membantu dengan cepat dan akurat,” jelasnya.
Ia juga mendorong seluruh KUA di Jakarta untuk mengembangkan sistem digitalisasi layanan agar akses masyarakat terhadap layanan keagamaan semakin mudah dan efisien.
Dalam arahannya kepada para ASN KUA, ia menekankan pentingnya profesionalisme dan ketelitian dalam memverifikasi dokumen administrasi, khususnya dalam pelayanan pernikahan. Hal itu dilakukan untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari akibat dokumen yang tidak valid.
“Ketelitian menjadi hal mendasar dalam pelayanan. Jangan sampai ada dokumen palsu yang lolos verifikasi karena akan menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Selain profesionalisme, pegawai KUA juga diminta menerapkan prinsip pelayanan prima dengan mengedepankan nilai ihsan, yakni memberikan pelayanan terbaik tanpa membedakan latar belakang masyarakat.
“Siapapun yang datang harus mendapatkan pelayanan yang sama baiknya. Masyarakat harus pulang dengan rasa puas dan nyaman,” ungkapnya.
Dalam monitoring ini, ia juga menggagas penyusunan kompilasi kasus-kasus layanan KUA, seperti persoalan pernikahan, wakaf, dan waris, sebagai referensi praktis bagi penghulu dan pegawai KUA di seluruh Indonesia.
“Dokumentasi kasus dan solusi berdasarkan hukum syariah serta regulasi yang berlaku akan menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat bagi peningkatan kapasitas aparatur KUA,” imbuhnya.
Menutup arahannya, ia mengingatkan pentingnya penerapan budaya layanan 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan di KUA bukan sekadar tugas administratif, tetapi juga bagian dari pengabdian dan pelayanan keagamaan kepada umat,” pungkasnya.
