JAKARTA (Humas Kemenag DKI) --- Pemerintah menegaskan penjaminan mutu pendidikan madrasah di DKI Jakarta harus jauh lebih baik daripada daerah lain sebagai standar nasional. Seluruh jajaran Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta diminta memastikan setiap satuan pendidikan memiliki mutu dan kualitas tinggi, termasuk mengimplementasikan delapan program prioritas Menteri Agama dengan baik.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ismail Cawidu, saat membuka kegiatan Program Hasil Terbaik Cepat dan Penjaminan Mutu (PTHC) di Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
"Jaminan mutu dan kualitas madrasah di Jakarta harus jauh lebih baik daripada di daerah lain," ujarnya.
Ismail menjelaskan, sebagai ibu kota negara dan pusat perhatian publik, Jakarta berada di garda terdepan sehingga harus menjadi contoh peningkatan mutu pendidikan madrasah bagi provinsi lain di Indonesia. Ia meminta seluruh jajaran mulai dari kepala kantor, guru, hingga pengawas madrasah memastikan standar mutu terpenuhi.
"Kalau Jakarta juara, provinsi lain akan bilang wajar. Tapi itu sebenarnya beban, karena segala fasilitas ada di sini. Padahal, permasalahan di Jakarta jauh lebih kompleks," jelasnya.
Menurutnya, tantangan pendidikan di Jakarta tidak hanya terkait kepadatan penduduk, tetapi juga keberagaman karakter masyarakat. Namun, setiap tantangan harus dipandang sebagai peluang untuk berinovasi dan memperbaiki mutu.
"Semakin banyak masalah, itu peluang untuk menjadi lebih baik. Karena di dalam masalah selalu ada peluang," katanya.
Dalam kesempatan ini, Ismail mengingatkan seluruh jajaran Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta untuk mengamankan sekaligus mengimplementasikan delapan program prioritas Menteri Agama. Kedelapan program tersebut meliputi pemeliharaan kerukunan umat beragama, ekoteologi atau pelestarian lingkungan berbasis nilai agama, penguatan cinta kemanusiaan, pendidikan unggul, pemberdayaan ekonomi umat, pengelolaan zakat dan wakaf produktif, penguatan tata kelola kelembagaan, serta inovasi pelayanan publik berbasis digital.
"Delapan program prioritas ini harus kita kerjakan bersama di seluruh Indonesia. Karena Jakarta berada di garda terdepan, maka Kementerian Agama DKI Jakarta harus menjadi contoh bahwa delapan program ini benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik," ungkapnya.
Ia menambahkan, bulan November yang ditetapkan UNESCO sebagai Bulan Toleransi Dunia harus menjadi momentum bagi DKI Jakarta untuk menunjukkan teladan dalam menjaga kerukunan umat beragama.
"Tolong dijaga jangan sampai muncul kasus intoleransi di Jakarta. Buat kegiatan yang memperkuat kerukunan, apalagi bulan ini bulan toleransi," pesannya.
Menutup sambutannya, Ismail berharap pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat dan Penjaminan Mutu (PTHC) tidak hanya berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas peserta didik madrasah di Jakarta.
"Jangan sampai sudah direhabilitasi, sudah diberikan fasilitas, tapi tidak ada dampak pada peningkatan kualitas. Program ini harus memberi manfaat nyata," pungkasnya.
