Jakarta (Inmas Jakut) --- ASN harus bersikap netral, masyarakat tetap harus dilayani dengan baik dan tidak ada keberpihakan ke pihak manapun. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kota Jakarta Utara, A. Rasyid H. Usman saat memberikan Pembinaan kepada seluruh Kepala Madrasah baik MAN, MTsN dan MIN serta para Pengawas Madrasah dan PAI dilingkungan Kankemenag Jakarta Utara, Kamis. (10/01) 

Pembinaan dan arahan yang juga dihadiri Kasubbag Tata Usaha H. Edwi Kusmaryanto dan Kasi Pendidikan Madrasah N. Nazliyah A ini dimulai pukul: 08.00 s/d 10.00 WIB. Dalam arahannya, Rasyid menegaskan kembali tupoksi, peran serta sikap para Pengawas serta Kepala Madrasah menghadapi Pilpres dan Pileg dalam waktu dekat ini.

Netralitas ASN menghadapi Pilpres dan Pileg bulan April mendatang, ucap Rasyid adalah salah satu hal penentu agar bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, diharapkan mereka mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa adanya keberpihakan.

“Jika diketahui ASN yang tidak mengindahkan hal tersebut, maka kami tidak akan segan melakukan pembinaan bahkan memberikan sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010,” tegas Rasyid

Memasuki awal tahun baru 2019 ini, Rasyid berpesan semua ASN bisa meningkatkan kualitasnya dengan menjalankan amanah yang diemban. “Yang terutama adalah kehadiran di Kantor. Sesuai dengan peraturan ASN yang berlaku, ASN harus hadir 37,5 jam dalam seminggu. Adapun pembagiannya tergantung unit kerja masing-masing,” begitu kata dia

Terkait Sasaran Kerja Pegawai, Kepala Kankemenag berharap dapat dikerjakan secara objektif, transparan serta akuntabel. Sebab, seperti dikatakannya, SKP adalah kriteria penilaian seorang ASN yang harus dinilai secara objektif, transparan dan akuntabel. Hal ini berlaku terhadap para pejabat penilai SKP itu sendiri. Mereka harus menilai secara objektif agar tidak terkesan pilih kasih./Z/S/N