Jakarta (Humas) --- Sertifikat Halal merupakan amanah dari UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 29 ayat 2, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agama masing - masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

"Hal ini juga sesuai dengan UU No. 33 tahun 2014 sebagai perwujudan negara menjamin warganya untuk mendapatkan produk yang halal baik makanan, minuman, barang gunaan dan jasa, " ujar Kepala Bagian Tata Usaha, Sugito pada kegiatan Knowledge Sharing Layanan Sertifikasi Halal, Minggu (30/10).

Menurutnya, tujuan disahkan UU Jaminan Produk Halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat.

"Serta untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal, " jelasnya.

Dengan terbitnya, PP Nomor 31 tahun 2019 Sugito mengungkapkan regulasi pelaksanaan sertifikasi halal yang sebelumnya dilaksanakan MUI, sekarang menjadi tanggungjawab pemerintah dibawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan masa berlaku sertifikat 4 tahun.

"Saya berharap, Dinas UMKM, Dinas PM PTSP serta Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) bersama sama mengawal program ini, sehingga pelaku usaha di DKI Jakarta dapat tersertifikasi halal, " harapnya.

Sedangkan Sub Kor Bidang Registrasi Halal BPJPH menyampaikan, tahun 2021 pelaksanaan program sehati dengan metode self declare melibatkan 9 lembaga pendamping PPH yang terdiri dari 7 Perguruan Tinggi dan 2 Ormas Islam dengan jumlah pendamping sebanyak 1.358.

"Per 30 Oktober 2022 telah teregister 151 lembaga pendampingan PPH dengan jumlah pendamping PPH sebanyak 18.458," papar Iis Afriyanti dihadapan 50 pelaku usaha wilayah Provinsi DKI Jakarta.

"Dengan penambahan jumlah lembaga pendampingan PPH, diharapkan bisa mendukung akselerasi kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, " pungkasnya.

Tampak hadir juga Anggota DPR RI, DR. H. M Hidayat Nur Wahid, MA.