Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Humas Kepulauan Seribu) — Kementerian Agama Kabupaten Bantul memaparkan sejumlah praktik terbaik pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam kegiatan studi tiru yang digelar di Aula Kemenag Bantul, Kamis (13/11/2025). Penjelasan teknis disampaikan oleh narasumber, Isman, kepada rombongan Kemenag Kabupaten Kepulauan Seribu yang hadir sebagai peserta.
Dalam pemaparannya, Isman menegaskan bahwa Kemenag Bantul terus menunjukkan komitmen tinggi dalam implementasi pembangunan Zona Integritas. Ia menjelaskan bahwa capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kemenag Bantul mencapai 99,70 dengan kategori sangat baik, menjadi bukti kerja konsisten dalam mewujudkan birokrasi yang bersih. “Nilai IPK ini kami pantau secara real time agar setiap indikasi koruptif dapat segera direspons dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Isman juga menyampaikan bahwa komitmen anti-korupsi tersebut terlihat dari sistem pengendalian gratifikasi yang berjalan efektif. Sejak tahun 2022 hingga Januari 2025, Unit Pengendalian Gratifikasi telah menerima dan menindaklanjuti 64 laporan. Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut diproses melalui sistem pelaporan online untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Ia merinci jumlah laporan yang masuk, mulai dari 22 laporan pada tahun 2022, delapan laporan pada 2023, 13 laporan pada 2024, dan 13 laporan pada Januari 2025. Sosialisasi anti-gratifikasi juga dilakukan secara intensif, termasuk melalui siaran langsung yang telah ditonton lebih dari 3.098 kali. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa edukasi publik berjalan dengan baik.
Dalam sesi berikutnya, Isman memaparkan inovasi digital yang menjadi kunci peningkatan layanan, salah satunya melalui penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE). “Transformasi digital merupakan pilar reformasi birokrasi kami. Penggunaan TTE membuat proses layanan lebih cepat, efisien, dan hemat biaya,” jelasnya. Ia menyampaikan bahwa penggunaan TTE telah menghasilkan penghematan signifikan, termasuk lebih dari 23 ribu dokumen elektronik pada Januari–Juni 2025.
Program alih media yang telah mendigitalisasi 17.546 dokumen di sembilan KUA juga menjadi bukti bahwa digitalisasi layanan berdampak langsung pada percepatan pelayanan masyarakat dan keamanan data. Kemenag Bantul bahkan berhasil meraih Indeks SPBE 3,68, tertinggi di wilayah kerja Balai Litbang Agama Semarang. “Ini menunjukkan bahwa upaya kami menuju WBBM bukan sekadar slogan, tetapi diwujudkan melalui inovasi dan hasil konkret,” ungkapnya.
Pada sesi tanya jawab, salah satu peserta dari Kemenag Kepulauan Seribu menanyakan strategi pembangunan Zona Integritas dengan keterbatasan SDM. Menanggapi hal tersebut, Isman menekankan pentingnya kerja kolektif. Ia mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ZI tidak bergantung pada banyaknya tenaga, tetapi pada efektivitas kerja tim dan optimalisasi peran yang ada.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari Tim Bagian Keuangan Kemenag Bantul mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan akuntabilitas keuangan. Sesi ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas peserta studi tiru dalam pengelolaan aset dan keuangan secara transparan, efektif, dan akuntabel.
Kegiatan studi tiru ini tidak hanya memberikan wawasan teknis, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa program-program Kementerian Agama berdampak positif bagi peningkatan mutu layanan publik, khususnya melalui penguatan integritas dan digitalisasi pelayanan.
