Jakarta (Humas Kemenag DKI) --- Hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menjadi bahan penting bagi Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta untuk memperbaiki tata kelola program dan kegiatan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Adib, dalam expose meeting bersama tim auditor BPK RI di Aula Fatahilah, Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Adib mengapresiasi paparan awal yang disampaikan tim auditor terkait hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, hasil tersebut menjadi catatan penting bagi jajaran Kanwil Kemenag DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pada pelaksanaan program ke depan.

“Paparan dari tim BPK RI menjadi catatan penting bagi kami. Hal ini akan menjadi bahan perbaikan, khususnya dalam implementasi seluruh kegiatan dan program di lingkungan Kementerian Agama,” ujar Adib.

Dalam kesempatan tersebut, Adib juga menjelaskan bahwa penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) pada hari-hari tertentu, termasuk hari Jumat, merupakan bagian dari upaya efisiensi operasional perkantoran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menyebutkan, kebijakan tersebut terbukti mampu menekan pengeluaran operasional, terutama penggunaan listrik, sekaligus menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Dari sisi efisiensi pengeluaran perkantoran, seperti listrik, penghematannya cukup signifikan. Namun pelayanan kepada masyarakat tetap kami jaga agar berjalan maksimal,” jelasnya.

Selain itu, Adib menyinggung proses penyesuaian administrasi aset seiring dengan pembentukan Kementerian Haji. Ia menjelaskan bahwa sejumlah aset masih dalam tahap penataan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji.

Menurutnya, proses penataan di wilayah DKI Jakarta relatif lebih cepat karena Kantor Wilayah Kementerian Haji telah memiliki lokasi tersendiri di Pondok Gede.

“Masih ada beberapa catatan terkait aset yang perlu penertiban administrasi. Ini menjadi bagian penting dalam proses peralihan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji,” ujarnya.

Adib berharap hasil audit BPK RI tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola organisasi agar semakin transparan, akuntabel, dan profesional.

“Kami berterima kasih kepada tim BPK RI yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga hasil audit ini menjadi bahan perbaikan untuk tata kelola yang semakin baik di Kementerian Agama,” pungkasnya.