Jakarta (Inmas) Menindak lanjuti surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang transaksi pembayaran non tunai, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta terhitung tanggal 1 Januari 2018 melakukan transaksi pembayaran non tunai pada setiap transaksinya.
“saya berharap dengan transaksi non tunai ini akan semakin mudah didalam membuat laporan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel”. Harap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta H. Saiful Mujab dalam arahan pada acara Sosialisasi Pembendaharaan tahun 2018 yang diadakan Subbagian Perencanaan dan keuangan(PK), di Jakarta (22/2).
Saiful mujab yang didampingi Kepala Subbag PK Hj. Dyah Ernawati mengakan dengan transaksi non tunai diharapkan akan semakin mudah didalam pembuatan laporan pertanggung jawaban, menghindari kelebihan-kelebihan didalam pembayaran dengan transaski-transaksi dan akan lebih tertib dan lebih rapi didalam pelaksanaan.
Dyah pun telah menginstruksikan kepada seluruh unit dan satker yang ada agar memahami petunjuk teknis pembayaran non tunai yang dikeluarkan oleh kementerian Agama.
“saya telah mengirimkan juknis agar cepat sampai dan dapat di pahami oleh masing-masing unit dan satker melalui media sosial baik ke pimpinan dan operator”.Ujar dyah
Kepala Subbag wanita satu-satunya ini mengatakan bahwa acara yang diikuti oleh para operator teknis yaitu bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu difokuskan untuk membahas transaksi non tunai dan lebih memahami peraturan dan langkah-langkah transaksi non tunai.
“karena amat pentingnya kegiatan ini maka kami menghadrikan narasumber yang berkompeten, dimulai dari Biro Keuangan dan BMN Kementerian agama, KPPN serta dari Inspektorat Jendral. semoga teman-teman di unit-unit dan satker dapat memahami dan melaksanakan transaksi non tunai dengan baik”. Harap Dyah
Acara ini diikuti oleh operator di setiap unit dan seluruh madrasah dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta./M
