Berita

Silaturahmi Lembaga Keagamaan (SALAM) Menjadi Program Prioritas Tahun 2018

Jumat, 13 April 2018
blog

Illustrasi Foto (Kemenag RI DKI Jakarta)

Jakarta [inmasJP] – Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Hj. Dyah Erna mengawali paparannya terkait Program Prioritas Tahun 2018. Paparan ini disampaikan kala kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan di Blue Sky Hotel Petamburan, Kamis (12/04).

 

Kegiatan ini dilaksanakan Kasubbag Tata Usaha melalui urusan Keuangan Kankemenag Kota Jakarta Pusat dengan dihadiri 40 peserta. Kegiatan yang bertema “Implementasi Transaksi Nontunai Sebagai Realisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelaporan Yang Akurat dan Akuntabel Menuju Penilaian WTP” ini dilaksanakan berdasarkan kepada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 tentang Transaksi Pembayaran Nontunai pada Kementerian Agama.  

 

“Program prioritas ini agar dapat disiasati anggarannya berdasarkan DIPA yang ada,” jelas mantan Kepala Seksi Pemberdayaan Hazawa ini. Dari sekian banyak program prioritas, salah satunya adalah SALAM atau Silaturahmi Lembaga Keagamaan. Belum lama, Kasubbag Tata Usaha melalui urusan Inhum dan KUB menyelenggarakan Dialog Agama Multi Profesi.

 

Hadir dalam kegiatan dialog agama tersebut, para tokoh agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Khonghucu serta ASN dari berbagai profesi seperti Penyuluh Agama, Pengawas Sekolah/Madrasah, Pengurus KKG, MGMP, KKM dan sebagainya. Output kegiatan itu berupa rekomendasi kepada Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta terkait Kerukunan Umat Beragama.

 

“Pak Menteri me-launching program ini baru bulan Februari,” jelasnya. Sedangkan perencanaan anggaran tahun 2018 sudah dilakukan sejak tahun 2017 lalu. Namun hal itu tidak menghalangi pelaksanaan intruksi tersebut dengan cara mengolah anggaran kegiatan yang sudah ada dalam DIPA tahun 2018.

 

Program Prioritas 2018 ini disusun berdasarkan kebutuhan dan sasaran strategis, di mana peran Kementerian Agama kian dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terlebih tahun 2018 memasuki tahun politik. Ada 171 pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang dimungkinkan mengundang lahirnya konflik horisontal.  /j15

  • Tags:  

Terkait