Jakarta (Humas Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara) — Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Mawardi Abdul Gani, memimpin rapat pimpinan (rapim) di ruang rapat kantor setempat, Kamis (26/2/2026). Rapat tersebut digelar sesaat setelah ia menghadiri rapat pimpinan tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Mawardi menyampaikan sejumlah poin krusial hasil rapat tingkat Kanwil kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Penyelenggara, serta Koordinator Pelaksana. Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana kegiatan buka puasa bersama Menteri Agama yang akan melibatkan Dharma Wanita Persatuan.

“Dalam acara buka puasa bersama nanti, Kepala Kanwil akan menyampaikan laporan hasil Gerakan Jakarta Berwakaf yang telah terkumpul serta Gerakan Jakarta Mengaji kepada Menteri Agama,” ujar Mawardi.

Selain itu, Mawardi juga menyoroti aplikasi Sistem Informasi Kerukunan Umat Beragama (SIRUKUN). Ia menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap sistem pencegahan dini konflik berdimensi keagamaan tersebut. Menurutnya, DKI Jakarta akan dijadikan proyek percontohan dalam penanganan isu kerukunan, terutama yang berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat.

“Jakarta akan dijadikan pilot project terhadap persoalan kerukunan, khususnya yang berkaitan dengan potensi gesekan di masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Mawardi juga mengimbau agar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) segera diselesaikan. Ia mengingatkan bahwa batas akhir pelaporan hingga akhir Februari 2026 sehingga diperlukan percepatan dari seluruh pihak terkait.

Ia turut menyinggung pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Mawardi meminta para Kepala Seksi dan Penyelenggara yang membidangi guru agar memprioritaskan pencairan bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi secara lengkap.

Rapat pimpinan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas oleh para Kepala Seksi dan Penyelenggara. Dokumen tersebut menjadi komitmen tertulis untuk mencapai target kinerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Perjanjian kinerja yang kita tandatangani ini sudah dibahas secara menyeluruh. Tinggal bagaimana komitmen kita menjalankan amanah ini dengan penuh integritas,” pungkas Mawardi.