Jakarta (Humas MTsN 34 Jakarta) — Sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta menjadi kunci dalam pembangunan manusia dan tata kelola keagamaan, sebagaimana mengemuka dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kemenag DKI Jakarta 2025 yang digelar di Hotel Sunlake.

Dalam sesi materi bertajuk “Sinergi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil Kemenag dalam Pembangunan Manusia dan Tata Kelola Keagamaan”, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga harmonisasi masyarakat.

Ali Maulana Hakim menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh agama, baik ASN maupun non-ASN, yang dinilai sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyosialisasikan program pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, penyuluh agama memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui koordinasi dengan pemerintah kota. Hal ini mencakup penyampaian program pembangunan, sosial, kesehatan, hingga ketertiban masyarakat.

“Peran penyuluh sangat strategis dalam memastikan program pemerintah dapat dipahami dan diterima masyarakat hingga ke tingkat bawah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kanwil Kemenag berperan sebagai leading sector dalam pembinaan kehidupan keagamaan yang moderat dan toleran, sementara Pemprov DKI Jakarta mendukung melalui berbagai program dialog lintas agama serta penguatan kerukunan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat Jakarta. Upaya bersama ini diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis dan kondusif.

Dalam paparannya, Ali juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan 121 izin rumah ibadah sepanjang periode 2012–2025. Penerbitan izin ini menjadi bagian dari proses administratif untuk memastikan legalitas pembangunan dan penggunaan rumah ibadah di wilayah DKI Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan dukungan nyata kepada lembaga keagamaan dan pendidikan melalui program hibah. Untuk sektor madrasah, alokasi anggaran hibah mencapai sekitar Rp300 miliar yang bersumber dari APBD DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan.

Dukungan tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan guru serta mendukung keberlangsungan operasional lembaga pendidikan keagamaan.

Melalui forum Rakerwil ini, diharapkan sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Agama dapat terus diperkuat guna mewujudkan masyarakat yang cerdas, toleran, dan berakhlak mulia.

Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi untuk menyelaraskan program kerja lintas sektor, sehingga pembangunan keagamaan di DKI Jakarta dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.