Jakarta (Humas Kemenag DKI) --- Kabar gembira bagi umat Islam Indonesia. Mulai tahun 2026, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan ditangani oleh lembaga khusus yang lebih fokus. Kementerian Haji dan Umrah, sebuah kementerian baru yang dikukuhkan langsung oleh Presiden RI, akan mengambil alih kewenangan dari Kementerian Agama.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Adib, mengungkapkan perubahan kelembagaan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem penyelenggaraan haji di Tanah Air. Pembentukan kementerian khusus ini dinilai krusial mengingat Arab Saudi terus melakukan transformasi besar-besaran dalam layanan jamaah.

"Alhamdulillah, mulai tahun 2026 pelaksanaan ibadah haji dan umrah tidak lagi ditangani langsung oleh Kementerian Agama, tetapi oleh kementerian khusus yang fokus pada urusan haji dan umrah. Dengan begitu, kita berharap layanan kepada jamaah akan semakin baik dan profesional," ujar Adib dalam kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Jakarta Selatan, Rabu (8/10).

Adib menjelaskan, Arab Saudi kini menerapkan standar pelayanan yang jauh lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada penyelenggaraan haji 2025, pengawasan di Tanah Suci berlangsung sangat masif untuk menjaga ketertiban dan kualitas layanan.

"Hanya jamaah yang memiliki izin resmi (tasrih) yang boleh masuk ke Makkah. Hal ini menunjukkan komitmen Arab Saudi dalam menjaga ketertiban dan kualitas layanan bagi jamaah," jelasnya.

Isu kesehatan jamaah juga menjadi sorotan serius. Adib mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa pada musim haji 2025, jamaah Indonesia masih termasuk dalam kelompok dengan angka kematian yang cukup tinggi di Tanah Suci. Meski sudah menunjukkan penurunan, angka ini tetap menjadi perhatian khusus.

"Lansia tidak menjadi masalah kalau sehat. Karena ukuran utama adalah kesehatan, bukan usia. Maka pemeriksaan istitha'ah akan semakin diperketat. Jamaah yang belum sehat sebaiknya menunda keberangkatannya," tegasnya.

Perubahan besar lainnya adalah sistem layanan di Arab Saudi yang kini dikelola oleh syarikah—perusahaan penyelenggara haji profesional—menggantikan sistem lama muassasah. Mulai 2026, hanya dua syarikah yang akan menangani seluruh jamaah Indonesia dengan standar layanan yang lebih terstruktur.

"Mulai tahun 2026 nanti hanya akan ada dua syarikah yang menangani jamaah. Seluruh layanan seperti hotel, konsumsi, dan transportasi disiapkan secara profesional. Peran petugas haji Indonesia lebih diarahkan untuk menjembatani komunikasi dengan pihak syarikah," terangnya.

Diakhir sambutannya, Adib mengingatkan jamaah untuk tidak hanya mempersiapkan fisik, tetapi juga spiritual. "Ibadah haji adalah perjalanan suci. Maka hati dan pikiran kita juga harus disucikan. Semoga jamaah Indonesia selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan mampu meraih predikat haji mabrur," pungkasnya.