Jakarta (Humas Kepulauan Seribu) -- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu, Abdul Hakim, menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, pada Selasa (10/2/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta ini diikuti oleh para Kasubbag TU Kemenag Kabupaten/Kota serta Ketua Tim Kerja Bagian Tata Usaha di lingkungan Kanwil Kemenag DKI Jakarta.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, Khairani, bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja, memperkuat perencanaan, serta mengawal pelaksanaan program strategis tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

Dalam arahannya, Khairani menekankan pentingnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) audit kinerja, termasuk penyelesaian administrasi dan pembayaran TLHP di seluruh wilayah DKI Jakarta.

“TLHP audit kinerja harus menjadi perhatian serius seluruh satuan kerja. Penyelesaian administrasi dan pembayaran TLHP tidak boleh berlarut-larut karena ini menjadi indikator penting akuntabilitas kinerja,” tegas Khairani.

Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dinilai masih belum optimal di beberapa satuan kerja.

“Pembangunan Zona Integritas harus dikawal bersama. Masih ada satker yang perlu didorong lebih maksimal agar target ZI dan WBK benar-benar tercapai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Khairani menekankan percepatan dan penguatan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), khususnya pada madrasah dan kantor kemenag di antaranya MAN 4 Jakarta Timur dan MAN 3 Jakarta Pusat.

“Satker yang sudah kita dorong menuju WBK harus dikawal secara konsisten, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Ini adalah kerja bersama,” imbuhnya.

Isu pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) juga menjadi perhatian, mengingat masih kerap menjadi temuan berulang setiap tahun. Oleh karena itu, peran perencana diminta lebih aktif berkomunikasi lintas unit, serta memastikan perencanaan berbasis kebutuhan dan kondisi riil, bukan sekadar menyalin perencanaan sebelumnya.

“Perencanaan tidak boleh copy paste. Setiap usulan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan kondisi lapangan,” tegas Khairani.

Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa perencanaan tahun 2027 akan disusun lebih matang. Perencana diminta mulai menyusun perencanaan paling lambat Maret 2026, dengan perhitungan keuangan yang lebih akurat.

“Mulai sekarang, perencana harus bersiap. Tahun 2027 kita targetkan perencanaan yang lebih rapi, terukur, dan minim revisi,” katanya.

Terkait pengawasan anggaran, Khairani menegaskan perlunya monitoring Pagu dan DIPA secara rutin, melalui rapat bulanan serta presentasi realisasi dan kendala setiap triwulan oleh masing-masing Kemenag Kabupaten/Kota.

“Penguatan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan harus terus dikawal agar target kinerja 2026 dapat tercapai,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan informasi persiapan audit BPK Tahun 2025. Meskipun Kepulauan Seribu tidak menjadi objek pemeriksaan, seluruh jajaran tetap diminta siap secara administrasi dan kehadiran.

“Kesiapan administrasi adalah tanggung jawab semua satker, baik yang menjadi objek audit maupun tidak,” tambahnya.

Bidang kehumasan juga mendapat sorotan. Khairani menekankan agar kehumasan menghadirkan berita yang berdampak langsung bagi umat, mengoptimalkan pemanfaatan media sosial, serta mendorong ASN Kemenag untuk aktif merespons konten resmi.

“Humas harus hadir dengan berita yang menyentuh masyarakat. ASN Kemenag juga harus ikut menguatkan narasi positif dengan like dan share,” jelasnya.

Ia juga mendorong penghulu, penyuluh agama, dan guru madrasah untuk aktif menjadi konten positif di ruang digital, seraya mencontohkan praktik baik penghulu di Jakarta Selatan yang viral melalui prosesi pernikahan tiga bahasa.

“Ini contoh layanan keagamaan yang berdampak luas dan membangun citra positif Kementerian Agama,” katanya.

Ke depan, Kanwil Kemenag DKI Jakarta juga merencanakan rapat khusus kehumasan dan kepegawaian sebagai langkah counter narasi di media sosial sekaligus penguatan citra institusi.

“Setiap Kasubbag TU harus mampu menghadirkan dampak positif nyata di wilayahnya masing-masing,” pungkas Khairani.

Sementara itu, kehadiran Kasubbag TU Kemenag Kepulauan Seribu, Abdul Hakim, menegaskan komitmen jajaran Kemenag Kepulauan Seribu dalam meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik.

“Kami siap menindaklanjuti seluruh arahan Kanwil demi peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berdampak bagi umat,” ujar Abdul Hakim.

Sebagai informasi tambahan, Kanwil Kemenag DKI Jakarta juga merencanakan pembinaan ASN oleh Menteri Agama RI yang dijadwalkan pada bulan Maret 2026, bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama.