Jakarta (Humas Kemenag Jakarta Selatan) — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Jakarta Selatan melaksanakan rapat koordinasi terkait laporan capaian kinerja (capkin) triwulan I tahun 2025. Rapat berlangsung di aula lantai 3 kantor Kemenag Jakarta Selatan Senin (5/5/2025).
Kepala Subbag Tata Usaha Kemenag Jakarta Selatan, Syamsuddin, membuka rapat dengan menekankan pentingnya pertemuan tersebut untuk menyusun langkah kerja ke depan. “Tujuan rapat ini adalah untuk menentukan apa saja yang harus dicapai dalam rangka memenuhi capaian kinerja Januari hingga Mei 2025, serta menyusun alur Rencana Strategi (RENSRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PERKIN), dan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai),” jelasnya.
Kepala Kantor Kemenag Jakarta Selatan, M. Yunus Hasyim, dalam arahannya menegaskan bahwa SKP merupakan salah satu target utama dari rapat koordinasi ini. Mekanisme SKP diturunkan dari pimpinan ke seluruh jenjang staf. “SKP kepala kantor diturunkan ke kasi, penyelenggara, pimpinan ruangan, lalu ke staf. Jika ada staf yang tidak sejalan, para atasan memiliki hak menilai dan membina,” tegasnya.
Dalam sesi laporan keuangan, Koordinator Unit Keuangan, Tuti Herawati, memaparkan realisasi anggaran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) triwulan I 2025. Ia juga mengingatkan seluruh unit agar mempercepat proses pencairan anggaran. “ (Uang Persedian) UP dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) harus segera diproses, karena bagian keuangan sudah menunggu. Jangan sampai terjadi keterlambatan,” pesannya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sidik Raharja turut menjelaskan secara teknis alur penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja seperti RENSRA, RKT, PERKIN, dan SKP. Ia juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengelolaan UP & TUP, di antaranya ketepatan waktu revolving oleh bendahara dan penghindaran keterlambatan GU (Ganti Uang) lebih dari 25 hari.
Rapat juga menjadi forum diskusi antar unit dalam merumuskan strategi perbaikan kinerja dan tata kelola yang lebih akuntabel dan memperkuat sinergi internal guna memastikan program kerja 2025 berjalan sesuai arah kebijakan nasional.
