Jakarta (Humas Kemenag DKI) --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan kegiatan Literasi Sadar Halal dan Sadar Hukum bagi masyarakat, di Aula Kankemenag Kota Jakarta Barat pada Kamis (22/5/2025). Acara ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kankemenag Kota Jakarta Barat, Saiful Amri.
Kegiatan ini bertujuan menciptakan suasana yang kondusif dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya jaminan produk halal dalam kehidupan sehari-hari.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sadar halal.
"Ada trust (kepercayaan) and honest (kejujuran) di dalamnya. Kalau ada tiga warteg, yang satu bersertifikat halal, pasti kita pilih yang halal. Itulah yang namanya kita sadar halal,” tegasnya.
Selain itu ia menekankan bahwa konsumsi halal bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial, terutama di tengah kasus-kasus peredaran produk yang belum bersertifikat halal. "Pernah dengar bakso dari daging B2? Itu nyata. Di situlah pentingnya sertifikasi halal, sebagai jaminan dan perlindungan konsumen.”
Dan tak lupa ia mengingatkan kepada para pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Pemerintah, melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), telah menyediakan kuota sertifikasi gratis bagi 1,2 juta pelaku usaha, terutama UMKM. "Ini peluang ekonomi, bukan hanya ibadah, harus dimanfaatkan oleh masyarakat."
Dalam laporannya, Direktur Pengawas Jaminan Produk Halal Budi Setyo Hartoto menyampaikan bahwa acara ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal sebagai bagian dari gaya hidup, sebagaimana amanat dari Kepala BPJPH, Babe Haikal, bahwa "Halal is a lifestyle."
Hadir pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jakarta, Kepala Kankemenag Kota Jakarta Barat Saiful Amri beserta jajaran, Dinas PPUMKM Provinsi DKI Alfaria Rizki diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum.