Jakarta (Humas Kanwil Kemenag DKI) --- Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama pada Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Dr. Adimin Diens, menegaskan pentingnya optimalisasi sistem deteksi dini potensi konflik melalui aplikasi Early Warning System (EWS) SI Rukun. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan implementasi EWS SI Rukun yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara.
Turut hadir Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, jajaran Kankemenag Kota Jakarta Utara, para Kepala Seksi, penyelenggara, Kepala KUA, serta penyuluh lintas agama. Kamis, (23/04/2026)
Dalam sambutannya, Adimin menyampaikan bahwa seluruh peserta yang hadir merupakan bagian penting dari ekosistem pejabat Kementerian Agama, baik struktural maupun fungsional, yang memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama.
“Semua yang hadir di sini adalah pejabat, baik struktural maupun fungsional. Peran penyuluh dan penghulu sangat penting sebagai ujung tombak dalam mendeteksi potensi konflik di masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa implementasi SI Rukun merupakan bagian dari program percontohan (pilot project) yang dilaksanakan di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Setelah melalui tahap uji coba aplikasi ini akan mulai menggunakan data riil per 1 Mei.
“Mulai 1 Mei, data yang dimasukkan harus berupa data riil, bukan lagi data uji coba. Data ini akan menjadi bahan evaluasi dan akan dipresentasikan di hadapan pimpinan Kementerian Agama,” jelasnya.
Adimin menekankan bahwa SI Rukun dirancang untuk mendeteksi potensi konflik sejak tahap awal, bahkan sebelum menjadi konflik terbuka. Ia menguraikan lima tahapan konflik yang menjadi dasar analisis dalam aplikasi, mulai dari fase laten (pikiran), perasaan, manifestasi (ekspresi), eskalasi, hingga krisis.
“Kita harus mampu mendeteksi sejak fase awal, yaitu pada tataran pikiran dan perasaan. Jangan sampai konflik berkembang hingga tahap eskalasi atau bahkan krisis, karena akan semakin sulit ditangani,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya ketelitian dalam penginputan data, mulai dari deskripsi peristiwa, penentuan judul, hingga klasifikasi dimensi konflik, baik internal umat beragama, antarumat beragama, maupun relasi dengan pemerintah.
“Data yang dimasukkan harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentukan peristiwa terlebih dahulu, baru kemudian judul dan dimensinya. Ini penting agar rekomendasi yang dihasilkan tepat sasaran,” ujarnya.
Adimin juga menekankan pentingnya validitas data melalui proses verifikasi berjenjang, serta peran aktif seluruh pihak dalam memberikan respons cepat terhadap potensi konflik yang terdeteksi.
Ia memastikan bahwa pelaporan melalui SI Rukun tidak akan berdampak negatif terhadap indeks kerukunan umat beragama di suatu daerah. Sebaliknya, daerah yang aktif melaporkan dan merespons potensi konflik justru akan dinilai lebih baik.
“Tidak perlu khawatir dalam melaporkan. Justru daerah yang aktif mendeteksi dan merespons potensi konflik akan menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga kerukunan,” katanya.
Sebagai bentuk apresiasi, Adimin juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan bagi aktor-aktor terbaik dalam implementasi Sirukun, termasuk penyuluh dan petugas yang aktif melaporkan serta menangani potensi konflik.
“Diharapkan seluruh jajaran Kementerian Agama, khususnya di Jakarta Utara, semakin optimal dalam memanfaatkan SI Rukun sebagai instrumen strategis untuk menjaga dan merawat kerukunan umat beragama secara berkelanjutan,” pungkasnya.
