Jakarta (Humas Kankemenag Jakarta Utara) --- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Mawardi Abdul Gani, bersama Kasubbag TU Mursidih memonitoring dan mengevaluasi (monev) jalannya kegiatan Ujian Akhir Berstandar Nasional (UABN) di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Khairiyah. Monev dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kualitas penyelenggaran ujian pada Selasa, (27/5/2025).

Kesempatan silaturahim tersebut juga digunakan oleh pimpinan Kankemenag untuk berdialog dengan pimpinan MDT Al-Khairiyah, terkait perkembangan pengajaran ilmu agama di lembaga pendidikan keagamaan Islam non-formal ini. Turut menghadiri kegiatan JFU Seksi Pd. Pontren, Ketua DPC FKDT Kota Jakarta Utara, FKDT Provinsi, para pengurus DPC dan DPAC Kota Jakarta Utara.

Dalam dialog tersebut, Kakankemenag membeberkan beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan Madrasah Diniyah Takmiliyah dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat, dan melibatkan pemerintah serta stakeholder terkait. FKDT juga diminta oleh Mawardi untuk mendukung penuh upaya para penyelenggara MDT berkolaborasi dengan sekolah dasar di wilayah sekitar.  

“Penyelenggara MDT harus gemar bersilaturahim kepada para kepala sekolah dasar agar bisa meyakinkan orangtua siswa untuk menimba ilmu di MDT selepas menimba ilmu di pagi hari,” buka Mawardi.

Selanjutnya, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kota Jakarta Utara yang membawahi seluruh MDT ini dinilai cukup mampu oleh Mawardi untuk menjalin koordinasi, konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah (DPRD) dan masyarakat dalam rangka memajukan pendidikan Diniyah.

“Menyampaikan aspirasi dan kebutuhan MDT kepada para anggota Dewan terkait perkembangan pendidikan Diniyah perlu dilakukan, agar mereka dapat mendukung kebijakan dan anggaran yang relevan,” begitu pesan Mawardi.

Satu hal yang sangat disayangkan oleh Kakankemenag dalam obrolan siang tadi adalah belum maksimalnya dukungan dari pemerintah terhadap regulasi pendidikan keagamaan. Padahal, di berbagai kota atau kabupaten lainnya di Indonesia, dukungan pemerintah setempat terhadap tumbuh kembangnya MDT sangatlah masif dan terukur.

“Mereka punya PERDA, PERGUB dan PERBUP tentang MDT. Seolah-olah jika calon murid yang akan masuk ke SMP harus mengantongi ijazah Diniyah Takmiliyah. Sehingga MDT selalu kebanjiran murid di setiap waktunya,” ungkapnya.

Hal-hal yang disebutkan oleh Mawardi di atas menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan oleh FKDT untuk menunjang perkembangan MDT. Mengingat status para pengurus FKDT bukanlah Aparatur Sipil Negara yang memungkinkan untuk melakukan loby ataupun audiensi secara terbuka namun tetap menjaga kesantunan dan norma yang ada.