Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki masa dimana banyaknya jumlah penduduk usia produktif menurunkan dependency rasio. Masa inilah yang disebut Bonus Demografi. Hal ini terjadi karena dampak dari adanya progam KB Nasional yang dapat kita katakan berhasil memperlambat jumlah penduduk Indonesia. Peluang bonus demografi harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jika tidak, justru malah menjadi bencana demografi. Sejak 2010, data Sensus Penduduk telah memprediksikan ditahun 2015-2035 Indonesia berkesempatan besar memacu produktivitas dan pertepuhan ekonomi melalui penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hal ini, diharapkan bisa memberikan dampak pada peningkatan kemamkmuran dan kesejahteraan untuk Indonesia.
Tantangan
Untuk mengahadapi bonus demogarfi tersebut, diperlukan peningkatan kualitas penduduk untuk memenuhi syarat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkualitas. Menyongsong bonus demografi juga harus dipersiapkan progam yang matang pastinya. Apa alasannya? Pertama, perlu adanya perkiraan jumlah penduduk yang akan terjadi pada masa mendatang. Kedua, indikator angka melek huruf (AMH) bagi penduduk 5 tahun berpendidikan minimal tamat SMP sebesar 37,95% dan AMH penduduk >15 tahun sebesar 88%. Ini menunjukkan, setiap 100 penduduk >15 tahun masih ada 12 orang yang belum melek huruf. Ketiga, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) hanya sebesar 66,44% dengan TPAK di perkotaan 61,96% dan TPAK di pedesaan 70,46%. Hal ini mempengaruhi masuknya pekerja asing bagi penduduk usia produktif yang dapat meningkatkan persaingan dalam dunia kerja. Keempat, pengeluaran APBN di sektor kesehatan tidak maksimal. Pada APBN 2018, dananya hanya 111,0 T dan itu hanya mampu memaksimalkan 92,4 juta penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 sebanyak265 juta jiwa.
Persiapan
Pertama, tetap diadakan pengendalian jumlah penduduk dengan KB agar dependency rasio tetap terkontrol dan tidak menjadi beban pada generasi selanjutnya. Kedua, tingkatkan jumlah pengajar di daerah terpencil untuk mengurangi AMH. Ketiga, memberikan keterampilan kepada tenaga kerja produktif sehingga pekerja tidak bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaaan, tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Keempat, komitmen APBN sektor kesehatan untuk memaksimalkan kualitas kesehatan.
Peran, dukungan dan partisipasi masyarakat sanagat dibutuhkan untuk mensukseskan bonus demografi ini. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah untuk mengajak masyarakat betapa pentingnya bonus demogarfi. Dan pemerintah harus mampu menjadi kunci penggerak dari bonus demografi.
Penulis : Syifa Nur Layla, siswi kelas XII IPS1
Editor : Zainah
