Jakarta (Humas Kemenag DKI) --- Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakata memperketat perencanaan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk menghindari defisit belanja pegawai yang mencapai Rp 1,7 triliun pada tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Tata Usaha, Nur Pawaidudin sebagai penekanan pentingnya perencanaan yang matang agar implementasi anggaran berjalan optimal dan mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Perencanaan yang bagus, maka untuk pelaksanaan anggaran, implementasi anggarannya juga akan bagus. Kalau perencanaannya kemudian sudah tidak bagus, ya juga pada saat implementasi juga menjadi tidak bagus," tegas Nur Pawaidudin dalam kegiatan Penyelarasan Penyusunan Pagu TA 2026 di Aula Jayakarta, Rabu (25/6/2025).
Beliau mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang mencapai 1.100 orang. Komposisi tersebut terdiri dari 600 CPNS dan 400 P3K yang akan berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja pegawai di tingkat Kemenag Kab/Kota.
"Sekarang muncul CPNS dan P3K yang luar biasa banyaknya ada sekitar 1.100an kurang lebih totalnya 600 dan 400 itu akan mempengaruhi anggaran. Coba dihitung kembali dengan cermat terkait kekurangan anggaran atas penambahan pegawai," ungkapnya.
Beliau juga memberikan peringatan terkait penggunaan anggaran lembur yang harus memperhatikan aspek kelayakan. Dia menganalogikan pentingnya kehati-hatian dalam perencanaan anggaran seperti menghindari tilang saat berkendara.
"Hari ini aman karena pada saat ada razia polisi terkait dengan ketaatan lalu lintas tidak semuanya akan terkena tilang, tapi suatu saat bisa saja akan terkena tilang kalau kebetulan yang terkena tilang adalah kita," jelas Pawaidudin dengan analogi yang mudah dipahami.
Terkait lima Satuan Kerja (Satker) baru yang direncanakan mendapat alokasi anggaran pada TA 2026. Kabag TU menekankan pentingnya kelengkapan perangkat anggaran seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan bendahara.
"Prinsipnya segera ada SK KPA supaya nanti kalau KPA-nya itu belum yang definitif, gak apa-apa kalau memang itu diizinkan, bahwa memang PLT diizinkan untuk menjadi KPA," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kabag TU juga mengapresiasi pencapaian beberapa madrasah dan kantor Kemenag kabupaten/kota yang meraih penghargaan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Jakarta Selatan berhasil meraih peringkat kedua, sementara Kanwil DKI Jakarta menempati peringkat ketiga.
Diakhir sambutannya, Nur Pawaidudin menekankan pentingnya pengawalan anggaran yang baik dari sisi perencanaan untuk memastikan operasional berjalan lancar dan mempertahankan penilaian WTP. "Dari pengawalan Bapak dan Ibu dari sisi perencanaan maka insyaallah operasional dan ujungnya pada penilaian WTP akan berhasil," pungkasnya.
