Jakarta (Humas Kemenag Kepulauan Seribu) -- Kementerian Agama (Kemenag) melakukan langkah efisiensi anggaran dengan memangkas belanja perjalanan dinas secara signifikan. Kebijakan ini diambil untuk memastikan layanan publik tetap optimal serta program prioritas dapat terus berjalan di tengah keterbatasan fiskal tahun 2026.
Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kemenag, Kastolan, menyampaikan bahwa pemangkasan dilakukan pada dua pos utama, yakni perjalanan dinas luar negeri dan dalam negeri.
“Kami melakukan pemotongan signifikan pada pos perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen dan perjalanan dinas biasa (dalam negeri) sebesar 65 persen. Anggaran hasil penghematan ini dialihkan untuk menjaga agar fungsi layanan dasar tidak terganggu,” ujarnya dalam keterangan pers, pada Selasa (7/4/2026).
Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari strategi Kemenag dalam menjaga keberlanjutan program-program prioritas, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti layanan keagamaan, pendidikan, dan pembinaan umat.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya transformasi fundamental dalam pola pikir perencanaan program di lingkungan Kemenag. Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada ketersediaan anggaran.
“Perencanaan kita ke depan, saya minta tolong berpikirlah out of the box. Acuan kita adalah tantangan yang dihadapi masyarakat, bukan semata pada besar kecilnya anggaran. Kalau anggaran terbatas, kita harus mampu mencari alternatif solusi,” tegasnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran negara tidak boleh menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat. Justru kondisi ini harus menjadi pemicu lahirnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Di tengah tekanan fiskal yang cukup berat pada tahun 2026, Menag juga mengingatkan pentingnya penajaman program prioritas agar tetap tepat sasaran dan berdampak nyata di tingkat akar rumput.
“Saya mohon para Rektor dan Kepala Kantor Wilayah dapat berkolaborasi secara nyata, bukan hanya dalam forum seremonial. Libatkan mahasiswa KKN atau PKN untuk membantu program Bimas, seperti memberantas buta huruf Al-Qur’an di desa atau mencegah praktik pernikahan di bawah tangan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Nasaruddin Umar juga mendorong integrasi program secara menyeluruh, khususnya antara penyuluh agama, imam masjid, dan Kantor Urusan Agama (KUA). Ia menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, komprehensif, dan integratif dalam menjawab persoalan keagamaan di masyarakat.
“Acuan kita ke depan adalah tantangan yang nyata di lapangan. Jangan hanya terpaku pada anggaran yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mampu menghadirkan solusi yang berdampak,” tandasnya.
Dengan langkah efisiensi dan dorongan inovasi tersebut, Kemenag optimistis tetap dapat menjaga kualitas layanan publik sekaligus memperkuat peran strategisnya dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat di Indonesia.
