Jakarta (Humas Kanwil Kemenag DKI Jakarta) -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Adib, menegaskan pentingnya penguatan layanan keagamaan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam arahannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) Tingkat Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Jakarta Barat, pada Rabu (10/6/2026).
Dalam arahannya, Adib menekankan bahwa seluruh jajaran Kementerian Agama harus memberikan perhatian penuh terhadap unit-unit layanan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), madrasah, pesantren, pendidikan Al-Qur’an, majelis taklim, serta rumah-rumah ibadah.
Menurutnya, transformasi layanan KUA harus terus diperkuat, tidak hanya dari sisi sarana dan prasarana, tetapi juga pada tata kelola, budaya kerja, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk memastikan perubahan tersebut berjalan secara nyata di wilayah masing-masing.
“Transformasi KUA harus berjalan nyata. Tidak hanya bangunannya yang berubah, tetapi juga budaya kerja dan kualitas layanannya. Kita ingin wajah layanan KUA semakin profesional, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Adib.
Pada kesempatan tersebut, Adib juga menyampaikan perkembangan positif terkait proses hibah aset KUA dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Agama. Ia mengungkapkan bahwa proses yang telah berlangsung cukup panjang kini menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan terhadap pengembangan madrasah negeri di DKI Jakarta. Adib menilai jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang ada saat ini masih belum sebanding dengan tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan madrasah. Oleh karena itu, ia mendorong berbagai upaya untuk memperluas akses pendidikan madrasah negeri, baik melalui penegerian madrasah swasta maupun pembukaan filial di wilayah yang belum memiliki madrasah negeri.
“Kepercayaan masyarakat terhadap madrasah semakin tinggi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk terus memperluas akses pendidikan madrasah yang berkualitas,” ujarnya.
Dalam bidang reformasi birokrasi, Adib mengajak seluruh satuan kerja untuk memperkuat komitmen dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menurutnya, WBK merupakan fondasi utama dalam membangun integritas organisasi, sedangkan WBBM menjadi wujud pelayanan prima yang mampu memberikan manfaat dan kepuasan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Adib menegaskan bahwa Kementerian Agama memiliki tiga peran strategis yang harus dijalankan secara seimbang. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat dan Kementerian Agama. Kedua, sebagai pelayan umat (khadimul ummah) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, tokoh agama, organisasi keagamaan, dan berbagai lembaga keagamaan. Ketiga, sebagai mitra strategis pemerintah daerah serta berbagai instansi terkait dalam membangun kehidupan keagamaan yang harmonis, moderat, dan berkualitas.
Menurutnya, keberhasilan berbagai program Kementerian Agama tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Menutup arahannya, Adib mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama di DKI Jakarta untuk terus menjaga semangat kerja, memperkuat kekompakan, serta menghadirkan berbagai inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan kerja sama yang solid, komitmen yang kuat, dan semangat melayani, saya yakin seluruh target dan program strategis Kementerian Agama dapat diwujudkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada umat dan masyarakat,” pungkasnya.
